View the original article here
Sunday, April 21, 2013
Bupati Cianjur Membuka Rakerda Program Kependudukan, KB dan PP TAHUN 2013
Wakil Bupati Cianjur Membuka Rapat Koordinasi KPA Cianjur
View the original article here
Bupati Cianjur Membuka Rakerda Program Kependudukan, KB dan PP TAHUN 2013
Selanjutnya Bupati Cianjur menyampaikan kegiatan rakerda ini sangat strategis karena melalui momentum rakerda ini kita akan mengevaluasi proses hasil-hasil,maupun permasalahan yang muncul dalam pembangunan Program Keluraga Berencana selama ini, dan yang lebih penting lagi melalui rakerda ini kita akan membahas sekaligus merumuskan banyak hal strategis mengenai pembangunan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Cianjur ke depan.
Terakhir Bupati mengharapkan melalui rakerda ini dapat dijadikan momentum untuk menyegarkan kembali komitmen dan kepedulian kita sekaligus memberikan perhatian serius terhadap program KB, dengan terus meningkatkan dan memelihara kepatuhan atau partisipasi masyarakat baik sebagai objek maupun sebagai subjek program.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Rakerda KKB PP Tahun 2013 Drs. H. Iwan Rahmawan, menyampaikan jumlah peserta Rakerda sebanyak 346 peserta diantaranya BKBPP Kabupaten, TP PKK Kabupaten dan Kecamatan, Dharma wanita BKKPP, IBI, IDI. Dengan tema ? Melalui Rakerda KKB PP Kita Tingkatkan Penguatan Komitmen Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Bayi Melalui Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Cianjur?. (AND2).
View the original article here
Kadis Budpar Kab. Cianjur Membuka Sosialisasi UU RI No.11 Th. 2010 Tentang Cagar Budaya
Dalam bagian sambutannya Bupati Cianjur mengatakan ?Bahwa Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya merupakan undang-undang pengganti dari undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma pelestarian cagar budaya, saat ini yang diperlukan adalah adanya keseimbangan antara aspek ideologis, akademis, ekologis dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat? .
Lebih lanjut dikatakan bahwa Undang-undang ini tidak akan dapat berjalan efektif, manakala para pelaku yang bersentuhan langsung khususnya dengan cagar budaya, tidak merasa perlu diatur bahkan cenderung mengabaikan aturan yang ada karena adanya kepentingan subjektif. Pada akhir sambutannya Bupati Cianjur berpesan agar para peserta sosialisasi dapat menindaklanjutinya dalam pola berinteraksi dengan urusan yang menyangkut cagar budaya agar dapat mempedomani UU No. 11 Thn 2010 ini sebagai bahan acuan hukum.
Sementara itu Kepala Bidang Kesenian dan Budaya selaku ketua panitia, Drs. Anto Susilo, Mpd., menjelaskan tujuan dilaksanakan sosialisasi ini agar semua elemen di Kab. Cianjur dapat mengetahui dan paham mengenai UU RI No. 11 Tahun 2010 ini supaya bersama-sama ikut mencintai, melestarikan dan mengawasi semua cagar budaya yang ada di Kabupaten Cianjur sebagai warisan budaya yang sangat penting untuk merunut identitas suku dan bangsa Indonesia.
Dalam sosilisasi ini, dihadirkan dua narasumber yakni Kasi Kepurbakalaan BPKSNT Pemprov. Jabar Dra. Romlah dan Kasi P3 Serang Drs. Zakaria K, dengan materi membahas pemahaman UU RI No. 11 Tahun 2010 serta implementasinya di lapangan, untuk pendalamannya dilakukan dialog atau tanya jawab. Hadir dalamkegiatan ini utusan OPD, Juru Pelihara, Unsur Kecamatan, Para Pemerhati Budaya, Tokoh Masyarakat, Budayawan, ParaGuru Sejarah dan para pelajar kurang lebih 100 orang peserta.(BH,/ras)
View the original article here
Wakil Bupati Cianjur Membuka Rapat Koordinasi KPA Cianjur
Wakil Bupati Cianjur yang juga sebagai ketua KPA Cianjur, mengingatkan kepada para konselor KPA Cianjur yang hadir, bahwa hasil dari rapat koordinasi dapat menghasilkan peningkatan kinerja dan perjuangan para konselor agar dapat meyakinkan bahwa pasien yang melakukan pemeriksaan pun tidak perlu khawatir, malu, ataupun takut, karena kerahasiaan pasien sangat dijamin. Petugas klinik IMS disetiap puskesmas ini terdiri dari Dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang ramah dan pastinya tidak akan mendiskriminasi.
Sementara itu anggota panitta dari Dinas Kesehatan Cianjur, Ibu Cicih menuturkan rapat koordinasi saat ini berdasarkan penelusuran KPA Cianjur yang pada dasarnya bahwa Infeksi Menular Seksual (IMS) merupakan masalah kesehatan masyarakat yang cukup menonjol pada sebagian besar wilayah dunia khususnya di Kabupaten Cianjur. Keberadaan virus Human Immunodeficiency (HIV) makin memperparah penyebaran IMS. Pada perkembangan lainnya, peningkatan resistensi antimikroba terhadap beberapa kuman penyebab IMS telah menyebabkan beberapa rejimen pengobatan menjadi tidak efektif, sehingga angka kejadian penyakitpun cenderung meningkat kembali.
Seperti dilancir dari KPA Pusat bahwa perkembangan epidemi yang meningkat di awal tahun 2000-an telah ditanggapi dengan keluarnya Peraturan Presiden nomer 75 tahun 2006 yang mengamanatkan perlunya intensifikasi penanggulangan AIDS di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara di Asia dengan epidemi yang berkembang paling cepat (UNAIDS, 2008). Kementerian Kesehatan memperkirakan, Indonesia pada tahun 2014 akan mempunyai hampir tiga kali jumlah orang yang hidup dengan HIV dan AIDS dibandingkan pada tahun 2008 (dari 277.700 orang menjadi 813.720 orang). Ini dapat terjadi bila tidak ada upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang bermakna dalam kurun waktu tersebut. (d_nie/agus aq,ras)
View the original article here
Bupati Cianjur Membuka Seminar Pencegahan KDRT Bagi Anggota KORPRI
Bupati Cianjur dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kab. Cianjur Drs. H. Sudradjat Laksana, M.Ikom. menyampaikan pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, merupakan hal yang menarik untuk dikaji. hal ini disebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang paling banyak dijumpai dibandingkan dengan kasus kekerasan lainnya. kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan hal yang kompleks. tidak seperti halnya kejahatan lainnya, di mana korban dan pelaku berada dalam hubungan personal, legal, institusional serta berimplikasi sosial.
Selanjutnya Bupati Cianjur menyampaikan upaya pencegahan KDRT merupakan kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat. hal ini terkait dengan locus terjadinya KDRT di ranah privat, sehingga pemerintah tidak dapat begitu saja masuk dan memantau rumah tangga tersebut secara langsung. sehingga dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam memantau dan mencegah terjadinya KDRT di lingkungannya.
Terakhir Bupati menghimbau kepada para peserta untuk menjadikan kegiatan ini, sebagai terobosan dari berbagai upaya serta sudut pandang, untuk meningkatkan pelayanan, mengembangkan sistem, menghindarkan dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, melalaikan, eksploitasi, kekerasan dan perdagangan terhadap anak dan perempuan, diskriminasi, pemakaian obat ? obatan terlarang, pornografi dan lain ? lain.
Sementara itu Ketua Pelaksana Seminar Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagi Anggota Korpri Kabupaten Cianjur, Drs. Moch. Ginanjar, MAP melaporkan maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk meminimalisasi kekerasan dalam rumah tangga khusus bagi anggota korpri juga masyarakat di Kabupaten Cianjur serta memberikan pengetahuan tentang jenis-jenis cara penanggulangan, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. (AND2)
View the original article here